Materi IPS Kelas 8: Peristiwa Sekitar Proklamasi dan Terbentuknya NKRI

A.  Perbedaan Perspektif Antarkelompok Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1.   Perbedaan golongan tua dengan golongan muda

Akibat dari kota Hirosima di bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penandatanganan penyerahan Jepang kepada Sekutu dilakukan di atas geladak kapal perang milik Amerika Serikat “Missouri” yang berlabuh di teluk Tokyo pada tanggal 2 September 1945. Panandatanganan penyerahan itu dari pihak Jepang diwakili Kaisar Hirohito sedang pihak Sekutu (Amerika Serikat) diwakili Jenderal Douglas Mc Arthur.

Kekalahan Jepang atas Sekutu diumumkan oleh Tenno Heika melalui radio, hal ini membuat situasi di Indonesia dalam kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Berita kekalahan Jepang ini diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, Chaerul Saleh dan lainnya. Hal ini membuat para pemuda mendesak golongan tua diantaranya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi kedua tokoh tersebut menolak desakan dari golongan muda. Karena beralasan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dahulu dengan anggota PPKI yang lain seperti Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Muh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah disetujui pemerintah Jepang.

Karena sikap dari golongan tua ini, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 malam hari golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta. Rapat tersebut diketuai oleh Chaerul Saleh dan memutuskan tentang penegasan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan dengan Jepang harus diputus, dan sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan Soekarno-Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.

Setelah rapat selesai Wikana dan Darwis menemui Ir. Soekarno guna menyampaikan semua hasil rapat. Akan tetapi Ir. Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Kuatnya pendirian Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan tanpa melibatkan PPKI menyebabkan golongan muda berpikir kalau golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang. Selanjutnya para pemuda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Dan akhirnya para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok.

2.   Peristiwa Rengasdengklok

Rengasdengklok adalah kota kecil yang letaknya di sebelah utara Kerawang yang merupakan kota Kawedanan tempat kedudukan sebuah Cudan (Kompi Tentara PETA). Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota Peta Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil. Dengan demikian akan dapat dilakukan deteksi dengan mudah terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik yang datang dari arah Jakarta, maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah. Tujuan para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok yaitu:

a.    Agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang.

b.   Mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang.

Para pemuda yang membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok yaitu Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih.

Untuk mengakhiri permasalahan ini, Achmad Soebardjo menuju Rengasdengklok bersama Sudiro, dan Yusuf Kunto. Dalam pertemuan antara Achmad Soebardjo dan Wikana dihasilkan kesepakatan yaitu kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum jam 12.00 WIB. Atas dasar kesepakatan itu, kemudian Achmad Soebardjo meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang telah benar-benar menyerah. Golongan pemuda juga diyakinkan oleh Achmad Soebardjo untuk melepaskan Soekarno-Hatta dan kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan pada keesokan harinya (17 Agustus 1945).

B.   Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1.   Perumusan teks proklamasi

Setiba di Jakarta ketiga tokoh yakni Soekarno, Hatta dan Achmad Soebardjo menuju ke kediaman Laksamana Muda Maeda di jalan Imam Bonjol No. 1 untuk meminta izin rumahnya dijadikan tempat rapat PPKI. Dalam rapat tersebut juga dihadiri dari golongan muda seperti Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro.

Perumusan teks proklamasi dikemukakan oleh tiga tokoh yaitu

a.    Achmad Subardjo mengusulkan konsep kalimat pertama yang berbunyi: “Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami” kemudian berubah menjadi “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.

b.   Soekarno menuliskan konsep kalimat kedua yang berbunyi: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

c.    Moh. Hatta menggabungkan kedua kalimat di atas dan disempurnakan sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki.

Setelah rumusan teks proklamasi selesai dirumuskan dan dibaca berulang kali. Kemudian Sukarni mengusulkan agar Soekarno-Hatta untuk menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah tulisan tangan tersebut. Setelah diketik ada perubahan-perubahan sebagai berikut:

No.	Proklamasi tulisan tangan	Proklamasi setelah diketik
1.	Proklamasi	PROKLAMASI
2.	Tempoh	Tempo
3.	Wakil-wakil bangsa Indonesia	Atas nama bangsa Indonesia
4.	Djakarta 17-8-05	Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05

Pada naskah tertulis tahun ‘05 yang merupakan singkatan tahun Jepang 2605 yang sama dengan 1945 M.

2.   Pembacaan teks proklamasi

Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan direncanakan akan dibacakan di Lapangan Ikada, namun pada saat yang bersamaan pasukan Jepang telah mengepung dengan ketat Lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan antara rakyat dan pasukan Jepang maka pembacaan teks proklamasi kemerdekaan diselenggarakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.

Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta telah diadakan berbagai persiapan untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi diantaranya lain Ki Hajar Dewantara, Abikoesno Tjokrosoejoso, Buntaran Martoatmodjo, A.A. Maramis Latuharhary, Anwar Tjokraminoto, Otto Iskandardinata, K.H. Mas Mansyur, Sayuti Melik, Dr. Moewardi, A.G. Pringgodigdo, dan Soewiryo. Selain itu, rakyat pun telah berdatangan dan memadati kediaman rumah Soekarno untuk mengikuti kegiatan monumental. Setelah semua pihak yang dianggap berkepentingan hadir, maka teks proklamasi pun dibacakan pada pukul 10.00 WIB.

Dalam pembacaan teks proklamasi dilaksanakan upacara terlebih dahulu, dan taat urutan upaca tersebut sebagai berikut:

a.    Sambutan oleh Ir. Soekarno

Saudara-saudara sekalian!

Saja sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menjaksikan satu peristiwa maha penting dalam sedjarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnja aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turun, tetapi djiwa kita tetap menudju ke arah tjita-tjita.

Djuga di dalam djaman Djepang, usaha kita untuk mentjapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam djaman Djepang ini, tampaknja sadja kita menjandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnja, tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan kita sendiri.

Sekarang tibalah saatnja kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnja.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarat dengan pemuka-pemuka rakjat Indonesia, dari seluruh rakjat Indonesia. Permusjawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menjatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05

Atas nama bangsa Indonesia,

Soekarno/Hatta

Demikianlah, saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka!

Tidak ada satu ikatan lagi jang mengikat tanah air kita bangsa kita!

Mulai saat ini kita menjusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka, kekal abadi.

Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!

b.   Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latief Hendraningrat diiringi lagu Indonesia Raya.

c.    Pemberian sambutan oleh dua orang panitia, diantaranya adalah walikota Jakarta yaitu Soewiryo dan Dr. Moewardi.

Pada waktu Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, unsur negara yang baru terpenuhi yaitu rakyat (penduduk) dan daerah (wilayah), untuk pemerintah yang berdaulat dan pengakuan kedaulatan dari negara lain belum terpenuhi. Baru sesudah PPKI mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945, keseluruhan unsur tersebut dapat dilengkapi. Oleh karena itu para pemimpin negara melalui PPKI menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan negara.

1.   Sidang PPKI pertama (18 Agustus 1945), yang menghasilkan:

a.    Mengesahkan dan menetapkan UUD RI yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.

b.   Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usulan Otto Iskandardinata.

c.    Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

2.   Sidang PPKI kedua (19 Agustus 1945), yang memutuskan:

a.    Pembagian wilayah yang terdiri dari 8 provinsi, yaitu:

1)   Jawa Barat dengan gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo.

2)   Jawa Tengah dengan gubernurnya R. Panji Suroso.

3)   Jawa Timur dengan gubernurnya R.A. Suryo.

4)   Borneo (Kalimantan) dengan gubernurnya Ir. Pangeran Muhammad Noor.

5)   Sulawesi dengan gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi.

6)   Maluku dengan gubernurnya Mr. J. Latuharhary.

7)   Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dengan gubernurnya Mr. I. Gusti Ketut Pudja.

8)   Sumatra dengan gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan.

b.   Membentuk Komite Nasional (Daerah).

c.    Menetapkan 12 departemen beserta menterinya dan 4 menteri negara.

1)   Berikut ini 12 departemen tersebut:

a)   Departemen Dalam Negeri dipimpin R.A.A. Wiranata Kusumah.

b)   Departemen Luar Negeri dipimpin Mr. Achmad Soebardjo.

c)   Departemen Kehakiman dipimpin Prof. Dr. Mr. Supomo.

d)   Departemen Keuangan dipimpin Mr. A.A. Maramis.

e)   Departemen Kemakmuran dipimpin Surachman Cokroadisurjo.

f)   Departemen Kesehatan dipimpin Dr. Buntaran Martoatmojo.

g)   Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin Ki Hajar Dewantara.

h)   Departemen Sosial dipimpin Iwa Kusumasumantri.

i)    Departemen Pertahanan dipimpin Supriyadi.

j)    Departemen Perhubungan dipimpin Abikusno Tjokrosuyoso.

k)   Departemen Pekerjaan Umum dipimpin Abikusno Tjokrosuyoso.

l)    Departemen Penerangan dipimpin Mr. Amir Syarifudin.

2)   Sedangkan 4 menteri negara yaitu:

a)   Menteri negara KH. Wachid Hasyim.

b)   Menteri negara M. Amir.

c)   Menteri negara R. Otto Iskandardinata.

d.   Menteri negara R.M. Sartono.

3)   Di samping itu diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara yaitu:

a)   Ketua Mahkamah Agung: Dr. Mr. Kusumaatmaja.

b)   Jaksa Agung: Mr. Gatot Tarunamihardja.

c)   Sekretaris Negara: Mr. A.G. Pringgodigdo.

d)   Juru bicara Negara: Soekarjo Wirjopranoto.

3.   Sidang PPKI ketiga (22 Agustus 1945), yang memutuskan:

a.    Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI)

KNI adalah badan yang berfungsi sebagai DPR sebelum DPR hasil pemilu terbentuk. Di tingkat pusat komite ini disebut KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo dan wakilnya Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhary, Adam Malik. Sedang di tingkat daerah disebut Komite Nasional Daerah.

Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut, wakil presiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. X yang isinya meliputi hal-hal berikut:

1)   KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2)   Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir.

b.   Membentuk Partai Nasional Indonesia

Pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang pada intinya berisi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Maklumat itu kemudian dikenal dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Partai politik yang muncul diantaranya Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Parkindo, Partai Rakyat Jelata, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik, Permai, dan PNI.

c.    Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi berdirinya BKR. BKR berfungsi sebagai Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi pemelihara keselamatan rakyat. Pembentukan BKR dengan maksud agar tidak membangkitkan permusuhan dan reaksi dari tentara Sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia.

Ketua umum BKR pusat yaitu Kafrawi. Sementara BKR Jawa Timur dipimpin Drg. Moestopo, BKR Jawa Tengah dipimpin Soedirman, dan BKR Jawa Barat dipimpin Arudji Kartawinata.

Para pemuda yang tidak setuju terhadap pembentukan BKR membentuk komite dengan nama Komite van Actie yang dipelopori oleh Adam Malik. Laskar-laskar pemuda yang tergabung dalam komite ini antara lain Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia, Barisan Banteng (BB), Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), dan lain-lain.

Kebijakan pemerintah membentuk BKR ini mendapat kritikan dari Oerip Soemohardjo yang menyatakan “Aneh suatu negara zoonder tentara”. Akhirnya pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berdasarkan maklumat pemerintah. Sebagai panglima TKR, pemerintah menunjuk Supriyadi. Berdasarkan maklumat pemerintah tersebut, dibentuk Markas Tertinggi TKR oleh Oerip Soemohardjo yang berkedudukan di Yogyakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 Divisi dan di Sumatra 6 Divisi.

Karena Supriyadi tidak pernah muncul, maka pada bulan November 1945 digantikan oleh Soedirman (Komandan Divisi V/Banyumas dengan pangkat Kolonel). Pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sedangkan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal. Selanjutnya TKR mengalami perkembangan dan perubahan nama berikut:

1.   7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diganti dengan nama Tentara Keselamatan Rakyat (TKR).

2.   11 Januari 1946, Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

3.   3 Juni 1947, Tentara Republik Indonesia (TRI) berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).